“Joko Widodo”

Joko Widodo Lahir (21 Juni 1961 ) , Lebih dikenal sebagai Jokowi adalah politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia Ketujuh sejak 20 Oktober 2014 Hingga 20 Oktober 2024. Sebelumnya ia adalah anggota partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ia adalah presiden indonesia pertama yang tidak mencalonkan diri dari elit politik atau militer, ia juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2014 dan Walikota Kota Surakarta pada tahun 2005 hingga 2012

 

Jokowi Lahir dengan nama Mulyono , yang kemudian diganti menjadi “Joko widodo”

karena namanya dianggap sebagai penyebab dirinya sakit sakitan saat kecil, Ia lahir dan Besar di tepi sungai daerah Kumuh di surakarta , Jokowi menempuh pendidikan dan Lulus dari Universitas Gadjah Mada. pada tahun 1985, kemudian menikah dengan istrinya, Iriana , setahun kemudian. Ia bekerja sebagai tukang kayu dan eksportir furnitur sebelum terpilih sebagai Walikota Surakarta pada tahun 2005. Ia menjadi terkenal secara nasional sebagai wali kota dan terpilih sebagai gubernur Jakarta dalam pemilihan umum tahun 2012 ,bersama Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur.Sebagai gubernur, ia menghidupkan kembali politik lokal, memperkenalkan kunjungan blusukan yang dipublikasikan (pemeriksaan mendadak) dan memperbaiki birokrasi kota, mengurangi korupsi dalam proses. Ia juga memperkenalkan program-program yang sudah berjalan bertahun-tahun untuk meningkatkan kualitas hidup, termasuk pelayanan kesehatan universal, mengeruk sungai utama kota untuk mengurangi banjir, dan meresmikan pembangunan sistem kereta bawah tanah kota .

Pada tahun 2014, Jokowi dicalonkan sebagai calon dari PDIP pada pemilihan umum presiden tahun itu,memiliki Jusuf Kalla sebagai cawapresnya. Jokowi terpilih atas lawannya, Prabowo Subianto , yang membantah hasil pemilu. Jokowi kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Selama masa jabatannya, Jokowi fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta agenda ambisi kesehatan dan pendidikan .politikDalam luar negeri, pemerintahannya menekankan “melindungi pengawasan Indonesia” ] dengan menenggelamkan kapal ikan asing ilegal dan penentuan prioritas dan penjadwalan hukuman mati bagi penyelundup narkoba. Hal terakhir ini terjadi meskipun terdapat protes dari negara-negara asing, termasuk Australia dan Prancis. Ia terpilih kembali pada tahun 2019 untuk masa jabatan lima tahun kedua, sekali lagi mengalahkan Prabowo Subianto.

Namun, menjelang akhir masa jabatan presiden keduanya, termasuk PDIP memburuk karena ia mendukung Prabowo Subianto , yang sebelumnya merupakan saingan politiknya, untuk kampanye presiden 2024 , dan calon presiden dari partainya sendiri, Ganjar Pranowo . Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka , bahkan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Prabowo. Pada tanggal 22 April 2024, setelah penolakan Mahkamah Konstitusi atas segala tuntutan dan penolakan terkait pilpres 2024, Dewan Kehormatan PDIP menyatakan baik Jokowi maupun Gibran tidak lagi menjadi anggota PDIP,dan dengan demikian, mengukuhkan kredibilitas mereka dari PDI-P. Meski begitu, dalam penghentiannya, Jokowi dan Gibran tetap diperbolehkan mempertahankan kartu anggotanya, karena PDIP tetap menghormati mereka masing-masing sebagai presiden yang sedang menjabat/berkeluar dan wakil presiden terpilih. Namun, kartu anggota mereka sekarang tidak memberi mereka hak apa pun di dalam partai.

KEHIDUPAN AWAL

masa kecil

Pendidikannya di awal dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah dengan kesulitan hidup yang dialami , ia terpaksa berdagang Mengojek payung , dan menjadi kuli panggul Untuk membiayai sendiri keperluan sekolah) uang jajan sehari , saat anak lain ke sekolah dengan sepeda , ia memilih untuk tetap berjalan kaki, Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, Ia mulai bekerja sebagai penggergaji pada umur 12 tahun. Jokowi kecil pernah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali 

Masa Kuliah dan Berwirausaha

Dengan kemampuan akademis yang dimiliki di jurusan Kehutanan , Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada , kesempatan ini dimanfaatkan untuk mempelajari struktur kayu, Pemanfaatan , dan teknologinya ia berhasil menyelesaikan pendidikannya Akhir di Kodya Surakarta dan Dengan Gelar Insinyur (IR) , Selain Kuliah , Ia tercatat juga aktif sebagai anggota Mapala Silvagama , unit kegiatan Mahasiswa pecinta alam di fakultasnya 

Setelah lulus pada tahun 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh , dan ditempatkan di kawasan Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo , Aceh Tengah . Namun, ia merasa tidak beta dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati.

Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka perusahaan sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya pabrik mebel sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun, pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan modal pinjaman Rp30 juta yang ia peroleh dari ibunya. Usaha ini membawanya bertemu Bernard Chene, seorang pria berkebangsaan Prancis , yang akhirnya memberikan panggilan yang populer hingga kini, “Jokowi”. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang ramah bagi penghuninya yaitu daerah Surakart a

Karier politik 

Walikota Surakarta 

Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005 , Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon Wali Kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi pemimpin politik lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa khususnya Universitas Indonesia.

Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan, berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang “memanusiakan manusia”. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, ia terpilih lagi sebagai Wali Kota Surakarta dengan suara melebihi 90%.Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDIP sebagai calon Gubernur DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta 

Pilkada 2012

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012, karena merupakan kader pdi perjuangan, Maka Jusuf kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. sementara itu Prabowo Subianto dari partai Gerindra juga melobi PDI perjuangan agar bersedia mendukung jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan sebagai calon gubernur Sebagai wakilnya, 

Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi. Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon calon pertama yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam 1 putaran.Namun hasil pilgub putaran pertama dari KPU menampilkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, sementara Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara.

Pasangan ini berputar diunggulkan memenangkan pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Surakarta 2010 serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil pengawasan cenderung beralih kepadanya.Namun, keadaan berubah setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah berbalik menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo.Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS, Jusuf Kalla dari Partai Golkar, Indra J. Piliang dari Partai Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.

Pertarungan politik juga merambah ke media sosial dengan diluncurkannya Jasmev ,pembentukan media center ,serta pemanfaatan media baru seperti Youtube . Putaran kedua juga menggambarkan tudingan kampanye hitam yang antara lain berkisar dalam isu SARA , isu kebakaran yang disengaja, korupsi, dan transaksional politik.Pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi – Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012 – 2017 menggantikan Fauzi Bowo – Prijanto .

Kebijakan 

Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar . Namun juga beberapa mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran udara, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway. Pada awalnya, ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, dan setelah menguasai APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI . Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti terhambatnya 6 Ruas Tol dan Monorel . Sebaliknya, ia berkonsentrasi pada transportasi massal MRT Jakarta , penambahan armada Transjakarta , dan peremajaan bus kecil. Ia juga mengupayakan pengambilalihan pengelolaan Sumber Daya Air melalui akuisisi Aetra dan Palyja.

Ia berperan dalam mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karir Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan. Salah satu dampaknya adalah terpilihnya pejabat dari kalangan minoritas yang mendapat persetujuan masyarakat. Misalnya dalam kasus Lurah Susan. Jokowi menyatakan dukungannya kepada Lurah Susan.

Pada masa pemerintahannya pula, DKI Jakarta mengadakan beberapa acara kreatif seperti Jakarta Night Festival, Pesta Rakyat, dan Festival Keraton Sedunia. Ia juga memperbaiki kebersihan lingkungan di Jakarta, antara lain dengan larangan fitur Topeng Monyet.

Pemilihan umum presiden

Tahun 2014

Setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta , popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program “blusukan” untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden. Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri , dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 .Selepas pengumuman ini, IHSG dan rupiah naik nilainya, yang dikaitkan dengan sentimen positif investor terhadap berita tersebut.

Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya.Pencalonan tersebut didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , Partai NasDem , Partai Kebangkitan Bangsa , dan Partai Hanura . Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum .

Setelah mendengar hasil penghitungan cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menyatakan kemenangan pada 9 Juli. Namun, lawannya, Prab o wo Subianto juga menyatakan kemenangannya, membingungkan warga Indonesia. Pada tanggal 22 Juli, beberapa jam sebelum pengumuman hasil pilpres, Prabowo mundur dari pilpres. KPU pun mengumumkan kemenangan Jokowi berjam-jam kemudian. KPU menyatakan Jokowi menang dengan 53,15% suara (70.997.859 pemilih), sementara Prabowo mendapatkan 46,85% (62.576.444 suara), meskipun kubu Prabowo membantah total ini.

Setelah kemenangannya, Jokowi menyatakan bahwa, tumbuh di bawah rezim Orde Baru yang otoriter dan korup, ia tidak pernah membayangkan seseorang dengan latar belakang kelas bawah bisa menjadi presiden. The New York Times melaporkan dia mengatakan “sekarang, ini sangat mirip dengan Amerika, ya? Ada impian Amerika , dan di sini kita memiliki impian Indonesia”.Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari militer atau elite politik, dan menurut komentator politik Salim Said, rakyat memandang Jokowi sebagai “seseorang yang merupakan tetangga kita, yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden. “

Tahun 2019

Pada tahun 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019 . Wakil presiden Jusuf Kalla dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden (Jusuf Kalla telah menjalani masa jabatan lima tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari tahun 2004 hingga 2009). Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya terfokus pada beberapa kandidat, termasuk Mahfud MD , Menteri Pertahanan Ke-21 , Hakim Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi Ke-2 .

Pada tanggal 9 Agustus 2018, secara mengejutkan, Jokowi mengumumkan bahwa Ma’ruf Amin akan menjadi pasangannya. Mahfud dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden, namun, setelah dorongan dari beberapa partai dari sekutu pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma’ruf dipilih sebagai sebaliknya.Jokowi memilih Ma’ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama.

Pada Januari 2019, diberitakan bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan izin Abu Bakar Ba’asyir karena usia tua dan kesehatan yang menurun. Langkah ini dianggap kontroversial sebagai bagian dari semakin banyaknya tindakan yang diambil oleh Jokowi untuk menenangkan hati umat Islam menjelang pemilu. Rencana itu dibatalkan pada tanggal 23 Januari, karena Ba’asyir menolak untuk berjanji setia pada ideologi negara Pancasila yang merupakan salah satu syarat pembebasannya. Jokowi menolak memberikan pandangan pada terpencilnya sekitar 1.000.000 Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok di kamp-kamp pendidikan ulang di provinsi Xinjiang dengan menyatakan “Saya tidak tahu tentang Xinjiang” dan tidak memberikan komentar

Setelah empat tahun menjabat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60–70%. Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan pilpres dengan suara 54 persen. Namun, Prabowo mengklaim bahwa perhitungan tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa dia meraih suara 62 persen

Kepresidenan

Pemerintahan dan kabinet

Meskipun berjanji untuk tidak memberikan jabatan pemerintahan hanya kepada sekutu politik selama kampanye tahun 2014, banyak anggota partai politik yang menerima jabatan menteri di kabinet pertama Jokowi. Pada tahun pertama pemerintahan Jokowi, ia mengendalikan pemerintahan minoritas hingga Golkar , partai terbesar kedua di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), beralih dari oposisi ke pemerintah. Jokowi membantah tudingan mencampuri urusan dalam negeri Golkar, meski diakui bahwa ada kemungkinan Luhut ikut mempengaruhi perubahan tersebut. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada kabinetnya terpilih sebagai Ketua Golkar pada tahun 2018. Partai Amanat Nasional (PAN) juga telah berpindah dari partai sebelumnya tetapi kemudian kembali menjadi oposisi pada tahun 2018.

Jokowi mengumumkan 34 nama tersebut di kabinetnya pada 26 Oktober 2014 Meskipun dipuji karena inklusivitas perempuan, dengan Retno Marsudi menjadi menteri luar negeri perempuan pertama di Indonesia, mereka menerima kritik karena beberapa anggapan inklusi politik, seperti Puan Maharani (putri Megawati Soekarnoputri ).Pemerintahan Jokowi juga melihat pembentukan dua kementerian baru (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ) dari hubungan kementerian-kementerian lama, selain penempatan nama dan reorganisasi kementerian lain. Jokowi melakukan total tiga kali perombakan kabinet hingga tahun 2018, mencopot menteri seperti Rizal Ramli dan Bambang Brodjonegoro , serta memasukkan menteri seperti Luhut dan Direktur Bank Dunia , Sri Mulyani Indrawati . Perombakan kembali terjadi pada Desember 2020, menggantikan enam menteri termasuk dua menteri yang ditangkap KPK.

Ia dikritik oleh PDIP karena lemahnya kebijakannya, dan legislator PDIP Effendi Simbolon pertemuan pemakzulan terhadapnya. Pada tanggal 9 April 2015, saat Kongres PDIP, pemimpin partai Megawati Soekarnoputri menyebut Jokowi sebagai pejabat. Dia mencatat bahwa calon presiden dicalonkan oleh partai politik, yang mengisyaratkan bahwa Jokowi berhutang budi pada partai tersebut dan harus menjalankan garis kebijakannya. Beberapa bulan sebelumnya, Megawati dan Jokowi sempat berselisih mengenai penunjukan kapolri baru, dimana Megawati mendukung mantan ajudannya Budi Gunawan sementara Jokowi mendukung Badrodin Haiti

Ekonomi

Sebelum menjabat, Jokowi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bertanggung jawab atas keputusan kenaikan harga bahan bakar lebih lanjut  dengan menghapuskan subsidi lebih lanjut. Upaya SBY sebelumnya telah menimbulkan masalah sipil. Pada tanggal 1 Januari 2015, Jokowi mengambil tindakan di permukaan, seperti mengurangi subsidi bahan bakar. Kebijakan tersebut memicu beberapa tekanan, dan Jokowi menyebutkan perlunya meningkatkan pendanaan untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, sejak bulan Maret 2015, pemerintah menetapkan harga bensin merek Premium jauh di bawah harga pasar, sehingga subsidi bahan bakar harus ditanggung oleh perusahaan minyak milik negara Pertamina dan bukan ditanggung langsung oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menerapkan program harga tunggal, yang bertujuan untuk menjual bahan bakar melalui jalur resmi dengan harga yang sama nasional, termasuk di wilayah terpencil Kalimantan dan Papua . Pemerintah mengklaim hal itu tercapai pada tahun 2017.

Pada kuartal pertama tahun 2015, PDB tahun ke tahun tumbuh sebesar 4,92%, dan pada kuartal kedua, tumbuh sebesar 4,6%, angka terendah sejak tahun 2009. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi masih berada di atas angka 5%. , masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi yang sehat yaitu sebesar 6%. Nilai tukar Rupiah (IDR) juga telah melemah selama masa pemerintahan Jokowi, dengan nilai tukar per Dolar AS sempat melewati Rp 15.000 pada tahun 2018, yang merupakan level terendah sejak krisis keuangan Asia 1997 , dan merosot lebih rendah ke 16.700 pada tahun 2020. Inflasi tahun demi tahun pada bulan Juni 2015 sebesar 7,26%, lebih tinggi dibandingkan bulan Mei (7,15%) dan Juni tahun sebelumnya (6,7%).

Pemerintahan Jokowi melanjutkan kebijakan nasionalisme sumber daya seperti pendahulunya, dengan menasionalisasi beberapa aset yang dikuasai oleh perusahaan multinasional seperti Freeport McMoRan , Total Energies dan Chevron . Pada tahun 2018, sebagai langkah yang bertujuan untuk mengurangi impor, perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia diperintahkan untuk menjual minyak mentah mereka ke perusahaan milik negara Pertamina . Larangan juga diberlakukan terhadap ekspor nikel mentah, yang dimaksudkan untuk membantu mendorong pengembangan industri lokal terkait nikel seperti pabrik peleburan dan pabrik baterai. Kebijakan ini semakin rumit, dengan larangan ekspor tembaga, timah, bauksit, dan emas yang belum diolah diperkirakan akan mulai berlaku pada pertengahan tahun 2023.

Pembangunan infrastruktur telah menjadi fitur penting pemerintahan Jokowi, dengan fokus pada perluasan jalan dan kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandara, serta irigasi. Pada tahun 2016, anggaran negara mengalokasikan Rp 290 triliun (US$22 miliar) untuk infrastruktur, yang merupakan jumlah terbesar dalam sejarah Indonesia. Secara total, pemerintahan Jokowi merencanakan 265 proyek infrastruktur mulai tahun 2016. Pada bulan September 2015, Indonesia memberikan proyek kereta api berkecepatan tinggi senilai $5,5 miliar kepada Tiongkok,menyebabkan mengecewakan Jepang, yang juga bersaing untuk proyek tersebut.Kementerian Perhubungan Indonesia memaparkan sejumlah kekurangan dalam rencana proyek tersebut, menimbulkan keraguan terhadap proyek tersebut dan menyoroti keterbatasan Jokowi dalam mewujudkan mega proyek menjadi kenyataan ketika ia mencoba menarik investor asing.Proyek penting lainnya termasuk penyelesaian jalan Trans Papua sepanjang 4.325 kilometer dan Jalan Tol Trans-Jawa , pembangunan awal Kereta Api Trans-Sulawesi dan Jalan Tol Trans-Sumatera ,rencana senilai US$50 miliar untuk mengembangkan sektor maritim termasuk 24 “pelabuhan strategis”,dan memperluas kapasitas bandara di daerah terpencil.Program pengembangan dan modernisasi pelabuhan, yang diberi nama program ” Jalan Tol Laut “, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan harga antara wilayah barat yang lebih berkembang dan wilayah timur yang berpenduduk lebih sedikit.

Selain proyek-proyek besar, pemerintahan Jokowi juga menerapkan program dana desa di mana desa-desa di seluruh negeri menerima dana untuk dialokasikan pada infrastruktur dasar seperti jalan dan pasokan udara, pengembangan pariwisata, dan usaha desa untuk meningkatkan perekonomian pedesaan.Janji awal kampanye adalah Rp 1,4 miliar (sekitar US$100.000) akan dialokasikan untuk setiap desa setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2019, kurang dari satu miliar yang dialokasikan. Antara tahun 2015 dan 2018, Rp 187 triliun (US$14 miliar) telah direalokasikan melalui program ini. Pemerintah telah bermaksud untuk mengoordinasikan sertifikasi tanah di seluruh negeri, dengan tujuan untuk mendistribusikan sertifikat kepemilikan tanah di seluruh negeri secara menyeluruh. Hal ini melibatkan peningkatan tingkat penerbitan sertifikat dari sekitar 500.000 menjadi beberapa juta setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pemerintah menandatangani undang-undang amnesti pajak setelah menyertakan publik yang panjang dan persetujuan, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat kaya Indonesia untuk melaporkan aset mereka yang tidak dilaporkan sebelum pemerintah memperkuat peraturan dan pengawasan terkait impor dan ekspor. Ini menjadi program paling sukses dalam sejarah, dengan lebih dari Rp 4,865 triliun (sekitar US$366 miliar) aset yang sebelumnya tidak dilaporkan ke kantor pajak.

Pihak oposisi mengkritik belanja infrastruktur yang agresif karena meningkatkan utang nasional Indonesia sebesar 48% antara tahun 2014 dan Maret 2018 menjadi US$181 miliar. Mereka juga menunjukkan bahwa sebagian besar utang dialokasikan untuk remunerasi dibandingkan pembangunan infrastruktur. Pada bulan April 2018, Jokowi juga mengeluarkan kebijakan baru yang memperbolehkan tenaga kerja asing di Indonesia tanpa persyaratan kemampuan berbahasa Indonesia, beralasan bahwa hal itu akan meningkatkan investasi. Kebijakan tersebut memuat tentangan besar dari serikat pekerja lokal, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan tingkat kemiskinan.

Pada tahun 2020, DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja . Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dan mengurangi birokrasi , hal ini juga dianggap mencakup perlindungan tenaga kerja dan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan serangkaian protes di kota-kota besar. Jokowi membela undang-undang tersebut dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dan meminta para pengunjuk rasa untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Indonesia . Undang-undang tersebut, yang merevisi lebih dari 70 undang-undang sebelumnya dan memuat sekitar 1.200 klausul , telah diangkat oleh Jokowi setelah terpilih kembali pada tahun 2019. Beberapa kelompok mengkritik ketidakjelasan pemerintah saat pembahasan undang-undang tersebut. Pada tahun yang sama, Indonesia mencapai tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah dan menghadapi resesi ekonomi pertama sejak krisis Keuangan Asia tahun 1997.

Pada bulan November 2021, Jokowi berjanji untuk mengakhiri dan menjanjikan deforestasi di Indonesia pada tahun 2030, dalam perjanjian besar pertama KTT Iklim COP26 .

Komisi Eropa secara resmi menyetujui langkah-langkah untuk menghentikan penggunaan biofuel yang berbasis minyak sawit pada tahun 2030. Dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen , Jokowi menyatakan bahwa ia harus mematuhi Peraturan Deforestasi UE (EUDR), yang bertujuan untuk mencegah produk-produk yang terkait dengan deforestasi mencapai pasar UE

Politik

Pada awal masa jabatan perdananya, perselisihan di DPR berusaha untuk mencabut peraturan (Perpu) yang dikeluarkan oleh pendahulu Jokowi, yang menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia (dan mengecualikan rencana undang-undang yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang yang mengatur pemilihan tidak langsung).Jokowi mendukung pilkada langsung dan menentang upaya pencabutan peraturan tersebut, dengan menyatakan bahwa “pilkada langsung, pada prinsipnya, tidak dapat dinegosiasikan” Dalam tiga tahun pertama pemerintahannya, Jokowi mengeluarkan Perppu empat serupa. Pemerintahan Jokowi, termasuk partai-partai yang menentangnya selama pemilihan presiden, digambarkan sebagai pemerintahan tenda besar , dan oleh mantan menteri luar negeri Singapura, George Yeo sebagai “demokrasi dengan ciri khas Jawa”.

Setelah terpilih kembali pada tahun 2019, sejumlah politisi terkemuka mulai melontarkan gagasan untuk mengubah konstitusi agar Jokowi dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2024. Anggota penting kabinet yang menyuarakan dukungan mereka terhadap perpanjangan batas masa jabatan termasuk Menteri Koordinator Airlan g ga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan . Usulan tersebut lebih menonjol setelah pandemi COVID-19 , karena adanya gangguan terhadap program pemerintah pada masa jabatan keduanya. Pada bulan April 2022, Jokowi secara eksplisit mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, dan memerintahkan kabinetnya untuk menahan diri agar tidak berbicara di depan umum mengenai perpanjangan batas masa jabatan atau menunda pemilu.

Meski tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Jokowi secara eksplisit menyatakan kepada media bahwa ia tidak akan menjadi aktor netral, dan akan “ikut campur” dalam Pemilihan Presiden 2024 . Ia juga melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik dalam kapasitasnya sebagai presiden. Pada bulan September 2023, dalam rapat umum, Jokowi menyatakan bahwa ia memiliki informasi intelijen yang dikumpulkan oleh badan-badan pemerintah (menyebutkan BIN dan BAIS ) pada cara kerja internal partai politik. Pada Oktober 2023, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kakak ipar Jokowi) mengeluarkan putusan yang memberi jarak pada persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, sehingga membolehkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo pada tahun 2024. Usman kemudian ditegur oleh majelis hakim atas keputusan tersebut dan diminta mundur sebagai Ketua Mahkamah Agung. Pada 12 Februari 2024, jurnalis investigatif Dandhy Laksono merilis film dokumenter di YouTube yang disutradarai olehnya, berjudul Dirty Vote , yang menuduh Jokowi menggunakan dana negara untuk mendukung kampanye Prabowo. Prabowo pada akhirnya memenangkan pemilu dengan selisih yang besar, yang menurut para analis disebabkan oleh dukungannya terhadap Jokowi.

Hukum dan HAM

Eksekusi yudisial di Indonesia dilaksanakan berdasarkan keputusan presiden setelah hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pada tahun 2015, Jokowi mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan grasi kepada pelaku narkotika yang dijatuhi hukuman mati, dengan alasan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat karena kejahatan terkait narkoba , mengutip statistik Jakarta Globe yang dilaporkan rusak. Sikapnya menuai kritik karena dapat merusak hubungan dengan negara asal para terpidana, dan juga membahayakan warga Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar negeri. Australia, Brasil, dan Belanda menarik duta besar mereka dari Indonesia setelah beberapa kali eksekusi pada tahun 2015. Australia mengurangi bantuan luar negerinya ke Indonesia hampir setengahnya, dan Amnesty International mengeluarkan kecaman dengan mengatakan bahwa mereka menunjukkan “pengabaian sepenuhnya terhadap proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia”. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia Jimly Asshiddiqie , yang merupakan pemain kunci dalam lobi anti-hukuman mati di Jakarta, mengatakan dorongan untuk mengeksekusi warga Australia Myuran Sukumaran dan Andrew Chan datang dari Jokowi pribadi. The Sydney Morning Herald mengabarkan bahwa Jokowi tidak memiliki atau membaca dokumen terkait saat menolak permohonan grasi mereka. Pada tahun yang sama, Jokowi memberikan penangguhan hukuman sementara kepada Serge Atlaoui dan Mary Jane Veloso karena masih menunggu proses banding. Pada tahun 2017, terdapat sekitar 260 orang yang masih terpidana mati di Indonesia.

Terkait terorisme, pemerintahan Jokowi pada awal tahun 2016 mengusulkan penggantian undang-undang anti-terorisme tahun 2003. Setelah pengeboman Surabaya tahun 2018, serangan teroris terburuk di tanah Indonesia sejak Bom Bali 2002 , undang-undang kontroversial tersebut diizinkan, yang memungkinkan Tentara Nasional Indonesia untuk partisipasi dalam kegiatan kontra terorisme atas permintaan polisi dan persetujuan presiden. Undang-undang ini juga memperbolehkan tersingkir yang lebih lama terhadap tersangka teroris dan mengizinkan penyadapan tanpa izin pengadilan terlebih dahulu.Jokowi mengancam akan menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) jika RUU tersebut tidak disetujui DPR pada bulan Juni tahun itu.

Selama masa pemerintahan Jokowi, banyak kejadian dimana orang ditangkap atau dilaporkan ke polisi karena melakukan aktivitas yang dianggap menghina presiden. Aktivis hak asasi manusia yang menganggap penangkapan tersebut sebagai pelanggaran terhadap jaminan kebebasan sebagaimana tercantum dalam Konstitusi . Sebuah kelompok yang mengaku pendukung Jokowi melaporkan majalah Tempo ke polisi atas karikatur Jokowi sebagai Pinokio , setelah itu Istana Kepresidenan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan “Presiden menghormati kebebasan pers dan berpendapat”. Sebuah buku tentang Jokowi berjudul Jokowi Undercover dilarang beredar setelah diterbitkan dan penulisnya dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan pembeli buku tersebut disarankan untuk menyerahkan salinannya kepada pihak yang berwenang. Majalah Tempo menggambarkan buku setebal 436 halaman itu sebagai “sampah dan tidak berasa, kumpulan laporan hoaks tentang Presiden Joko Widodo, tersebar di internet dan ruang obrolan dunia maya”.Rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali undang-undang kolonial Belanda yang mengizinkan pemenjaraan karena penghinaan presiden menghasilkan protes yang meluas .Institusi AMAR belakangan melaporkan menyusul aksi protes tersebut bahwa mereka menerima banyak keluhan dari para pelajar mengenai ancaman dan sanksi pengusiran atau skorsing dari sekolah dan universitasnya. Selain itu, remisi yang diberikan kepada pembunuh jurnalis dicabut menyusul kritik media.

Menangapi protes besar, pemerintahan Jokowi telah menimbulkan beberapa kontroversi. Pada tanggal 22 Mei 2019, di tengah pelaksanaan pasca pemilu yang dilakukan oleh para pendukung calon presiden yang kalah, Prabowo Subianto; pemerintah membatasi kecepatan penyebaran foto dan video di media sosial untuk menghentikan masyarakat agar tidak terhasut oleh berita palsu dan seruan kekerasan. Setelah kejadian tersebut, kantor Amnesty International di Indonesia mengeluarkan tindakan represif terhadap para demonstran, mengutuk tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia dan menuntut pemerintah menyelidiki eksekusi di luar hukum dalam bentrokan tersebut. Pada bulan Agustus dan September 2019, pemerintah memblokir akses internet di provinsi Papua dan Papua Barat di tengah protes kekerasan melawan rasisme. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2020 memutuskan bahwa pemblokiran internet di Papua ilegal.

Pada tahun 2017, Jokowi mendukung rancangan undang-undang kontroversial tentang organisasi massa, yang setelah disetujui mengakibatkan pembubaran Hizbut Tahrir cabang Indonesia. Ia berargumen bahwa undang-undang itu diperlukan untuk mempertahankan ideologi nasional, Pancasila . Pelarangan Front Pembela Islam (FPI) pada tahun 2020 juga didasarkan pada undang-undang tersebut. Dua puluh tiga hari sebelumnya, polisi telah menembak mati enam anggota FPI saat terjadi konfrontasi.Pembelaan presiden selanjutnya terhadap polisi selama bertugas dan pernyataannya bahwa tidak ada warga negara yang boleh melanggar hukum atau merugikan negara yang dikritik oleh Sekjen FPI, Munarman sebagai pembenaran atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan struktural . Seorang kepala polisi yang terlibat dalam menyalakan mobil dan pembunuhan berikutnya menyatakan bahwa para anggotanya bersenjata.

Kenaikan harga premi layanan kesehatan masyarakat BPJS Kesehatan melalui Perintah Eksekutif ( Perpres ) 64/2020 dikritik sebagai pelanggaran yang mencolok terhadap keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres 82/2018 tentang kenaikan harga. Perpres 64/2020 sendiri ditandatangani di tengah pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kesusahan bagi masyarakat.Keprihatinan serupa juga diungkapkan oleh mantan Wakil Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo .

Masa kepemimpinan Jokowi bertepatan dengan peringatan 50 tahun Pembantaian di Indonesia 1965–1966 pada tahun 2015. Sebuah simposium yang didukung pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia terkait peristiwa tersebut diadakan pada tahun 2016, namun Jokowi mengatakan bahwa pemerintahnya tidak akan meminta maaf kepada para korban- korban pembersihan massal. Mengenai hak-hak LGBT , Jokowi menyatakan bahwa “tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapa pun [termasuk komunitas LGBT]”, ia menambahkan bahwa Polisi Indonesia wajib melindungi kelompok LGBT di Indonesia dari kekerasan. Namun menambahkan bahwa “dalam keyakinan kami, [gaya hidup LGBT] tidak dianjurkan, Islam tidak menganjurkannya.” Di bawah kepemimpinannya, program transmigrasi yang kontroversial sekali lagi dihentikan, ketika pada tahun 2015 berakhir untuk mengakhiri program migrasi ke provinsi Papua.

Menyusul pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat , seorang petugas kepolisian Indonesia pada bulan Juli 2022, terdapat keterlibatan keterlibatan polisi dalam upaya penutupan-nutupi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil alih penyelidikan, membentuk tim khusus yang beranggotakan anggota Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi Kepolisian.Jokowi ingin agar aparat berpikiran terbuka terhadap apa yang terjadi: “Buka apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Itu saja . Ini penting agar masyarakat tidak ragu dengan kejadian yang terjadi. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan masyarakat terhadap polisi harus dilindungi.”Pada Agustus 2022, mantan atasan Hutabarat, Irjen Ferdy Sambo , Kepala Urusan Dalam Negeri Polri, bersama tiga orang lainnya, didakwa sebagai pembunuhan pelaku Hutabarat.

Pada tanggal 27 Desember 2023, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh , seperti: Universitas Abulyatama, Universitas Bina Bangsa Getsempena, dan Universitas Muhammadiyah Aceh , bersembunyi tempat persembunyian Rohin g ya dan memaksa mereka keluar dari pusat konvensi di kota Banda Aceh , menuntut mereka dideportasi.Para pelajar juga melihat menendang barang-barang milik pria, wanita, dan anak-anak Rohingya yang duduk di lantai sambil menangis ketakutan. Mereka membakar larangan dan kewaspadaan “Usir mereka” dan “Tolak Rohingya di Aceh”. Joko Widodo kemudian menyikapinya dengan mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi dan perdamaian serta bersatu dalam menjaga rasa persatuan, gotong royong dan kemanusiaan, serta waspada terhadap krisis dunia seperti krisis pangan dan ekonomi, kemunduran antar bangsa dan peperangan